Koreksi Pasal 39

(1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Humas diusulkan oleh: a. PPK kepada PRESIDEN bagi Pranata Humas ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi Pranata Humas jenjang ahli madya, ahli muda, ahli pertama, atau kategori keterampilan. (2) PRESIDEN MENETAPKAN keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) PPK MENETAPKAN keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.