Koreksi Pasal 25

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas kepada Instansi Pembina. (4) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui pengangkatan pertama.