Koreksi Pasal 19

(1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui pemberian tugas kepada pimpinan Unit Kerja pengawasan internal. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan; b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada Pejabat Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konflik Kepentingan; dan c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal pengelolaan Konflik Kepentingan.