Koreksi Pasal 8
PERMEN Nomor 7 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
Teks Saat Ini
(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan unit eselon I menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. spesifik (specific);
b. dapat terukur (measurable);
c. dapat dicapai (attainable);
d. relevan (relevant);
e. berjangka waktu tertentu (time bound); dan
f. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).
Koreksi Anda