Koreksi Pasal 2

(1) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme anggaran Kementerian Perhubungan dan penerusan hibah (on- granting) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pinjaman daerah dan merupakan tambahan atas penerusan hibah (on-granting) yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: NPPH- 002/PK/2009 Tanggal 24 Juli 2009. (2) Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (on-lending) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pasal3 Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan meliputi kegiatan: a. kajian perencanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan rollingstock, sistem persinyalan, dan fasilitas-fasilitas lain yang terkait sampai dengan Mass Rapid Transit siap beroperasi untuk jalur dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel INDONESIA; dan b. engineering services untuk jalur Lebak Bulus sampai dengan Kampung Bandan.