Koreksi Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, AGUNG LAKSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL BAGIAN UMUM BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BAGIAN PENYIAPAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BAGIAN PENYIAPAN KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL SEKRETARIS SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SUBBAGIAN PENYIAPAN KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SUBBAGIAN PENYIAPAN KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI SUBBAGIAN PENYIAPAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SUBBAGIAN PENYIAPAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT www.djpp.kemenkumham.go.id