Koreksi Pasal 24

(1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan telaahan terhadap materi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (2) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya: a. memberikan rekomendasi untuk memperbaiki skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan rumusan RPPLH; dan b. menyatakan rumusan RPPLH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat arahan. (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat rekomendasi. (5) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan konsultasi diterima.