Koreksi Pasal 8

(1) Bupati/wali kota berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk: a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi di 1 (satu) kabupaten/kota; dan/atau b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan lainnya di luar kewenangan Menteri/Kepala, gubernur, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam. (2) Dalam melaksanakan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan, bupati/wali kota dibantu oleh: a. tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota untuk penilaian Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL; b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota untuk pemeriksaan UKL-UPL dan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau c. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan kabupaten/kota untuk penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.