Koreksi Pasal 5

Penarikan PDN yang dilaksanakan dengan tata cara Reksus dilakukan sebagai berikut: a. atas dasar Naskah Perjanjian PDN, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan membuka Reksus pada Bank INDONESIA atau bank milik Pemerintah yang ditunjuk; b. atas permintaan PA/Kuasa PA, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan APD-Reksus kepada Pemberi PDN untuk pengisian initial deposit sesuai kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Naskah Perjanjian PDN; c. PA/Kuasa PA mengajukan SPM Reksus kepada KPPN; d. berdasarkan SPM Reksus sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN menerbitkan SP2D Reksus dan menyampaikan kepada BO I dan Kuasa PA; e. atas dasar SP2D Reksus, BO I melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/pihak lain; f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pembebanan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; g. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Debet kepada Bank INDONESIA atau bank milik Pemerintah yang ditunjuk untuk membebani Reksus; h. untuk pengisian kembali Reksus, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan APD-Reksus kepada Pemberi PDN; i. dalam hal terdapat sisa dana pada Reksus setelah berakhirnya kegiatan, sisa dana tersebut dikembalikan kepada Pemberi PDN.