Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGA

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; b. kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; c. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; d. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip- prinsip korporat yang sehat; dan e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Persero, bertujuan untuk: a. mendorong agar organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Persero terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Persero; b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan perusahaan yang memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pendirian Persero, peningkatan nilai bagi Pemegang Saham, pegawai dan Pemangku Kepentingan; c. meningkatkan legitimasi Persero yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan; d. mengakui dan melindungi hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan; e. meningkatkan kontribusi Persero dalam perekonomian nasional; dan f. meningkatkan tata kelola terhadap Persero dalam mewujudkan mandat yang diberikan Pemerintah.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau anggaran dasar.

(1) Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain: a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan; b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan; c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan e. hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung; (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat. (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dibuatkan risalah RUPS yang paling kurang memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris. (7) Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(1) Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS secara fisik, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. (2) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Menteri Keuangan selaku RUPS berhak untuk meminta laporan perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Persero sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

(1) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS. (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

(1) Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar Persero. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris perpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris perusahaan perseroan di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri.

Pemegang Saham menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(1) Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan mendesak yang dinilai tepat bagi Persero. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Persero.

(1) Dewan Komisaris menyusun pedoman pengambilan keputusan, kebijakan pengawasan, penilaian kinerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta melaksanakannya. (2) Dewan Komisaris menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. (3) Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Persero telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Persero.

(1) Dewan Komisaris harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan c. pengaturan rapat. (3) Pengaturan etika kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat: a. kewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan; b. penyelenggaran tugas dan fungsi Persero dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik; c. kewajiban memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kejujuran, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu dalam melaksanakan tugasnya; d. kewajiban berlandaskan pada itikad baik dalam menjalankan tugas; e. hubungan anggota Dewan Komisaris dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan f. hubungan sesama anggota Dewan Komisaris. (4) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. (5) Mantan anggota Direksi Persero dapat menjadi anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program Persero yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarangnya.

(1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. (2) Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. (3) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator di bidang usaha Persero dan/atau pasar modal.

(1) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atas usul paling sedikit sepertiga dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau pihak lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan. (3) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Persero tempat kegiatan usaha Persero atau tempat lain di wilayah Republik INDONESIA yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. (4) Dewan Komisaris MENETAPKAN tata tertib Rapat Dewan Komisaris. (5) Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada. (6) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris disimpan oleh Persero yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. (7) Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Persero.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

(1) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. (2) Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris ditetapkan RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. (3) Laporan perkembangan Pencapaian Kinerja disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham.

Direksi memastikan agar informasi mengenai Persero dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.

Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Persero yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Anggota Dewan Komisaris mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; dan b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain; dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari: a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan; b. Komite Audit; dan/atau c. Komite Lainnya, jika diperlukan. (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris untuk mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris. (3) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. (4) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Dewan Komisaris. (5) Komite yang telah dibentuk sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. (6) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berasal dari anggota Dewan Komisaris. (7) Keberadaan komite pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak mengurangi tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya. (8) Organ pendukung dan Dewan Komisaris bersama-sama menyusun kerangka acuan kerja yang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.