Koreksi Pasal 2

(1) Penyelesaian backlog atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang ineligible karena Reksus Kosong, dilakukan melalui koreksi akuntansi. (2) Koreksi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Koreksi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan koreksi Neraca LK BUN dan Neraca LKPP. (4) Besarnya backlog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.