Koreksi Pasal 12
PERMEN Nomor 77-pmk-01-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor 77-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENJAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN/ATAU TRANSMISI DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN ,BATUBARA,DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
Teks Saat Ini
(1) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q.
Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Kuitansi;
b. Surat Jaminan Kelayakan Usaha dari Menteri Keuangan; dan
c. Berita acara Verifikasi dan/atau Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana.
(2) Berdasarkan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk untung rekening PT PLN (Persero).
(3) Pemerintah membayar jaminan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam tempo paling lambat 45 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
Koreksi Anda