Koreksi Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DIBEBANKAN SEKALIGUS SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO DALAM HAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DILAKSANAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN PAJAK - PT DEF pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp800.000.000,00. Pada tahun 2010, PT DEF mengeluarkan biaya infrastruktur sosial untuk pembangunan sebuah tempat ibadah yang akan dimanfaatkan masyarakat Desa A sebesar Rp64.000.000,00. - PT DEF pada tahun 2010 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00. - Pada tahun 2011, untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, PT DEF mengeluarkan tambahan biaya infrastruktur sosial sebesar Rp60.000.000,00. - Pada tahun 2011, tempat ibadah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa A. Jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh PT DEF adalah sebagai berikut. - Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2010) : Rp64.000.000,00 (8% dari Rp800.000.000,00) - Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2011) : Rp60.000.000,00 (6% dari Rp1.000.000.000,00) Penghitungan jumlah biaya maksimal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut. - Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2010) : Rp40.000.000,00 (5% dari Rp800.000.000,00) - Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2011) : Rp50.000.000,00 (5% dari Rp1.000.000.000,00) Maka biaya infrastruktur sosial sebesar Rp90.000.000,00 (Rp40.000.000,00 + Rp50.000.000,00) dapat dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto pada Tahun Pajak 2011. MENTERI KEUANGAN, AGUS D. W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA A. Identitas Pemberi Sumbangan 1. Nama : .............................................................................................. 2. Alamat : .............................................................................................. 3. NPWP : .............................................................................................. B. Rincian Sumbangan 1. Jenis Sumbangan : Sumbangan Bencana Nasional, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan*) 2. Bentuk sumbangan : Uang / Barang*) 3. Nilai Sumbangan : .............................................................................................. 4. Tanggal diterima : .............................................................................................. C. Identitas Penerima sumbangan 1. Nama Lembaga / Badan : .............................................................................................. 2. NPWP : .............................................................................................. 3. Alamat : .............................................................................................. 4. No. Telp. Dan Faksimili : .............................................................................................. D. Khusus Infrastruktur Sosial***: 1. Sarana / Prasarana Yang Diberikan : ........................................................................ 2. Lokasi***) : ......................................................................... 3. Biaya Pembangunan : ......................................................................... Infrastruktur Sosial 4. Ijin Mendirikan Bangunan : ......................................................................... Keterangan: *) coret yang tidak perlu. **) khusus infrastruktur sosial pemberi biaya infrastruktur sosial cukup mengisi bagian A dan D. ***) alamat lengkap lokasi sarana dan prasarana tersebut. MENTERI KEUANGAN, AGUS D. W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT Kepada Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Gedung Utama Lantai 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA .......... TRIWULAN ....... / TAHUN PAJAK ... Rincian Total Sumbangan dan/atau Biaya Uang/Barang yang Diterima No. Nama/ NPWP, Alamat Pemberi Sumbangan dan/atau Biaya Jenis Sumbangan dan/atau Biaya Bulan/Tahun** Barang * Jumlah 1. 2. PT.A / NPWP......../ Jl. Mawar No. 5, Medan. PT. B / NPWP......../ Jl. Melati No, 7, Palembang. Obat-obatan - Rp 10.000.000,- - Rp 20.000.000,- - Juli /2010 Oktober / 2010 Total Lembaga / Badan Penerima Sumbangan dan/atau Biaya: Nama : .......................................................................................................................... NPWP ...***) : ........................................................................................................................... Alamat : ........................................................................................................................... Keterangan: * Diisi apabila sumbangan dalam bentuk barang, dan nilai dalam rupiah ** Diisi bulan dan tahun sumbangan dan/atau biaya diterima ***) NPWP tidak perlu diisi bagi lembaga / badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan MENTERI KEUANGAN, AGUS D. W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id