Koreksi Pasal 25

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR CONTOH FAKTUR PAJAK KHUSUS FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE XXX-XX-XX-00000001 ……………. (1) (Tanggal/Date dd-mm-yy)...................(2) PENGUSAHA KENA PAJAK : ………………………………………………………(3) TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES NPWP : ………………………………………………………(4) TAXPAYER IDENTITY NUMBER ALAMAT : ………………………………………………………(5) ADDRESS NAMA : ………………………………………………………(6) TOURIST NAME NOMOR PASPOR : ………………………………………………………(7) Passport No. ALAMAT : ………………………………………………………(8) ADDRESS Total Pembayaran/Total Paid 45.000.000 ………. (9) PPN/VAT (10/110) 4.090.909……… (10) Telah dilayani oleh: /You have been attended by Esra Maheri……………… (11) Pernyataan Toko Retail/ Toko Retail’s Declaration Saya menyatakan bahwa turis telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (I declared that tourist has purchased the goods and is entitled to claim for a refund) Pernyataan Turis/Tourist’s Declaration Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN turis asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan DJP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya. (I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the tourist refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been made known to me. I will allow DGT to inspect my good) mengajukan pengembalian /apply for refund…………… (12) tanda tangan turis Tanda tangan Penjual dan Stempel /tourist signature /Toko Retail’s Signature & Stamp (Nama/Name)…………(13) (Nama)………………….. (14) LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK KHUSUS Nomor Uraian Isian 1 Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Transaksi 06 dan Nomor Urut mulai dari 00000001 2 Diisi tanggal transaksi yang tertera pada cash register / struk pembayaran/invoice 3 Diisi nama Pengusaha Kena Pajak 4 Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak 5 Diisi Alamat Toko Retail 6 Diisi Nama Turis 7 Diisi Nomor Paspor Turis 8 Diisi Alamat Turis 9 Diisi Total Pembayaran diinput dari grand total pada cash register/struk pembayaran/invoice yang terlampir 10 Diisi Jumlah PPN (10/110 x total pembayaran) 11 Diisi Nama Kasir 12 Diisi tanda centang (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih) 13 Diisi nama dan tanda tangan turis (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih) 14 Diisi nama, tanda tangan dan stempel Penjual (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih) MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI CONTOH TANDA ENDORSEMENT PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS PPN DIKEMBALIKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO………. /PMK.03/2010 SEBESAR: PPN : Rp…………………………………………………… NAMA NIP MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI. CONTOH TANDA PENOLAKAN PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI D I T O L A K BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO………. /PMK.03/2010 NAMA NIP LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI. NOTA PERSETUJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI VAT REFUND APPROVAL NOTICE MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …..…………. (1) NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK