Koreksi Pasal 8

(1) KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran. (2) Perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan reviu perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM. (3) Laporan hasil reviu perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil reviu perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan reviu perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM. (5) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan hasil reviu perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan. (6) Berdasarkan hasil reviu perhitungan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan proyeksi Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan menteri/pemimpin lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara. (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara dalam jaringan atau luar jaringan. (8) Kebijakan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit meliputi: a. besaran proyeksi Dana Kompensasi BBM untuk periode tahunan dalam rangka penganggaran; b. pembayaran Dana Kompensasi BBM setiap bulan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi BBM bulanan; c. Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian besaran persentase sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai kemampuan keuangan negara; dan d. kebijakan pembayaran Dana Kompensasi BBM berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Dana Kompensasi BBM tahun anggaran sebelumnya. (9) Kebijakan proyeksi Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Badan Usaha. (10) Kebijakan proyeksi Dana Kompensasi BBM dalam surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didasarkan atas: a. harga dasar atas kekurangan penerimaan Badan Usaha, yang dibayarkan kepada Badan Usaha; b. pajak pertambahan nilai atas kekurangan penerimaan Badan Usaha yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai perpajakan dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha; dan c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor atas kekurangan penerimaan Badan Usaha, bukan termasuk objek pajak daerah yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha. (11) Kebijakan proyeksi Dana Kompensasi BBM dalam surat Menteri Keuangan yang disampaikan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas harga dasar dan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b.