Koreksi Pasal 2

(1) Revisi Anggaran terdiri atas: a. Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja; dan/atau b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap atau berkurang. (2) Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut: a. Anggaran Belanja Tambahan (ABT); b. kelebihan realisasi PNBP dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); c. luncuran PHLN atau PHDN termasuk Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA); d. percepatan penarikan pinjaman LN/DN termasuk Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA); e. penerimaan Hibah LN/DN termasuk hibah yang diterushibahkan setelah APBN Tahun Anggaran 2010 dan/atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan; f. perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani dan untuk pembayaran utang; g. luncuran penyelenggaraan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2009; dan/atau h. perubahan parameter dalam penghitungan subsidi. (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap atau berkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perubahan atau pergeseran: a. dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), khususnya BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L); b. antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran; c. antarkegiatan dalam satu program sebagai Hasil Optimalisasi; d. antarjenis belanja dalam satu kegiatan; e. dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; f. antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional termasuk pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah; dan/atau g. penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2009.