Koreksi Pasal 2

(1) Ruang lingkup penyelesaian piutang dalam Peraturan Menteri ini mencakup Piutang Instansi Pemerintah: a. dengan Penanggung Hutang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan/atau b. berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia www.djpp.kemenkumham.go.id Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN). (2) Piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau b. piutang yang berasal dari penerimaan pembiayaan APBN. (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk piutang yang merupakan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN).