Koreksi Pasal 10

(1) Orang perseorangan yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum atau Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai perpanjangan izin kuasa hukum dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum yang masih berlaku, berhak mendampingi dan/atau mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara di Pengadilan Pajak. (2) Dalam berperkara di Pengadilan Pajak, Kuasa Hukum yang telah memiliki izin kuasa hukum, harus melampirkan asli Surat Kuasa Khusus yang masih berlaku dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.