Koreksi Pasal 9

(1) Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dikontrakkan secara tahun jamak, termasuk dalam menyediakan alokasi anggaran pada tiap-tiap tahun dari masa kontrak, berdasarkan pagu belanja yang telah ditetapkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. (2) Sisa dana pekerjaan Kontrak Tahun Jamak pada tahun anggaran tertentu tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak dapat dijadikan sebagai usulan tambahan alokasi anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) pada tahun anggaran tersebut.