Koreksi Pasal 8

PERMEN Nomor 40-pmk-04-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 40-pmk-04-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan NPPP kepada Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Tembusan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor. (4) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau data permohonan tidak sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan kepada kepala Kantor. (5) Dihapus. 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, MENETAPKAN keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan NPPP kepada Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Tembusan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.
(4) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau data permohonan tidak sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan kepada kepala Kantor.
(5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)