Koreksi Pasal 10

(1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013 dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku; b. adanya jenis PNBP baru yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH dan penerimaan serta penggunaan dari jenis PNBP dimaksud belum tercantum dalam APBN; c. adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP yang baru, atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; d. adanya kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan; dan/atau e. adanya Satker PNBP/BLU baru.