Koreksi Pasal 3

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri untuk penyelesaian ABMA/T secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/ atau pihak lain yang diperlukan dalam penyelesaian ABMA/T. (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk Direktur atau pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab untuk penyelesaian ABMA/T.