Koreksi Pasal 9

PERMEN Nomor 30-pmk-04-2013 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 30-pmk-04-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Pembayaran penerimaan negara atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan SSPCP yang dilampiri dengan dokumen yang menjadi dasar pembayaran penerimaan negara atas barang kena cukai, antara lain berupa dokumen cukai atau Surat Penetapan. (2) SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar untuk pelayanan di bidang cukai, dengan ketentuan SSPCP dimaksud telah mendapat: a. NTB/NTP dan NTPN, dalam hal pembayaran dilakukan di Bank Persepsi atau Pos Persepsi; atau b. Nomor SSPCP, dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos. (3) Dalam hal NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum dapat diterbitkan yang disebabkan oleh terjadinya gangguan terhadap MPN atau sebab lainnya, SSPCP yang telah divalidasi dengan teraan NTB/NTP dapat digunakan sebagai dasar untuk pelayanan di bidang cukai. (4) Atas pelayanan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi kepada Kantor Bea dan Cukai paling lambat pada hari kerja berikutnya. 7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

(1) Pembayaran penerimaan negara atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan SSPCP yang dilampiri dengan dokumen yang menjadi dasar pembayaran penerimaan negara atas barang kena cukai, antara lain berupa dokumen cukai atau Surat Penetapan.
(2) SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar untuk pelayanan di bidang cukai, dengan ketentuan SSPCP dimaksud telah mendapat:
a. NTB/NTP dan NTPN, dalam hal pembayaran dilakukan di Bank Persepsi atau Pos Persepsi; atau
b. Nomor SSPCP, dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos.
(3) Dalam hal NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum dapat diterbitkan yang disebabkan oleh terjadinya gangguan terhadap MPN atau sebab lainnya, SSPCP yang telah divalidasi dengan teraan NTB/NTP dapat digunakan sebagai dasar untuk pelayanan di bidang cukai.
(4) Atas pelayanan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diberitahukan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi kepada Kantor Bea dan Cukai paling lambat pada hari kerja berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)