Koreksi Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.05/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .............................................. (1) 2. NIP : …………………………………… (2) 3. Jabatan : .............................................. (3) 4. Satuan Kerja : .............................................. (4) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Perhitungan...(5)...sebesar...(6)...(dengan huruf) telah dihitung dengan benar. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran...(7) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ………… (8) ………… Kuasa Pengguna Anggaran, (9) ……………..……………….(10) KOP SURAT SATUAN KERJA PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) NO URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM (2) Diisi dengan nama jabatan KPA (3) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (4) Diisi dengan jenis pengeluaran negara (5) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka (6) Diisi dengan jenis pengeluaran negara (7) Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTJM (8) Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan (9) Diisi dengan nama lengkap KPA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.05/2014 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK OTORITAS JASA KEUANGAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) Nomor : ..........(1) 1. Nama Satker : .............................................. (2) 2. Kode Satker : .............................................. (3) 3. Nomor/Tanggal DIPA : .............................................. (4) 4. Kegiatan : .............................................. (5) 5. Output : .............................................. (6) 6. Periode SPTB : .............................................. (7) 7. Tahun Anggaran : .............................................. (8) Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pencairannya melalui SP2D sebelumnya di Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut: URAIAN BELANJA Akun Jumlah Uang SP2D nomor....(9) tanggal....(10) xxxxxx (11) (12) Jumlah Belanja (13) Sisa Dana APBN (14) Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerikasaan aparat pengawas fungsional. KOP SURAT SATUAN KERJA Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SPTB ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …………......(15)...……......... Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sementara OJK, (16) .....................................(17) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) NO URAIAN ISIAN (10) Diisi dengan nomor penerbitan SPTB (11) Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan (12) Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan (13) Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan DIPA (14) Diisi dengan kode kegiatan yang tercantum dalam DIPA (15) Diisi dengan kode output yang tercantum dalam DIPA (16) Diisi dengan periode SPTB (17) Diisi dengan tahun anggaran (18) Diisi dengan nomor SP2D (19) Diisi dengan tanggal SP2D (20) Diisi dengan kode akun belanja negara yang tercantum dalam DIPA (21) Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka (22) Diisi dengan jumlah belanja yang dibayarkan dalam angka (23) Diisi dengan sisa dana dalam APBN (24) Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTB (25) Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan (26) Diisi dengan nama lengkap KPA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO