Koreksi Pasal 5

(1) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif. (3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu. (4) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah. (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui metodologi penilaian serta prosedur pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.