Koreksi Pasal 3

(1) Unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang dapat bertindak sebagai UBL harus memenuhi karakteristik dan kriteria UBL. (2) Karakteristik dan kriteria UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Daftar UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Daftar UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.