Koreksi Pasal 7

(1) Dalam rangka melaksanakan Mekanisme Satu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan proses pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, BUPI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (a) melakukan penerimaan fisik Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (i); (b) melaksanakan evaluasi Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (ii),; (c) meneruskan Usulan Penjaminan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iii); (d) mengusulkan Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iv); (e) menyampaikan hasil evaluasi Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (v); (f) Menyampaikan usulan pembagian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (vi); (g) membuat, membahas dan menandatangani perjanjian Regres BUPI dan menandatangani perjanjian Regres Pemerintah dalam hal Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani perjanjian Regres Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir (vii), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; (h) membuat dan menyampaikan pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (viii) kepada PJPK, guna disertakan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha sesuai Pasal 9 Perpres 78/2010; (i) membuat, membahas dan menandatangani Perjanjian Penjaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (ix) untuk dan atas namanya sendiri; (j) membuat, membahas dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); (k) membuat, membahas dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (xi). (2) Dalam rangka melaksanakan Mekanisme Satu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan sehubungan dengan proses klaim dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, BUPI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (a) melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (i); (b) menerima fisik klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (ii) yang disampaikan kepadanya oleh Penerima Jaminan dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres 78/2010 atau Pasal 16 ayat (1); (c) melakukan pemeriksaan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (iii) atau dalam Pasal 17 ayat (2); (d) menyampaikan surat pemberitahuan bayar kepada Menteri Keuangan sehubungan dengan klaim yang diajukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah sesuai Pasal 18; (e) melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (iv), apabila verifikasi sebagaimana dilakukan sesuai Pasal 13 Perpres 78/2010, menentukan bahwa pembayaran kepada Penerima Jaminan dapat dilakukan.