Koreksi Pasal 58
PERMEN Nomor 255-pmk-04-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor 255-pmk-04-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
Teks Saat Ini
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. penerapan manajemen risiko dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif dan penerapan manajemen risiko untuk pemberian kemudahan kepabeanan dan cukai;
b. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin Kawasan Berikat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. tata cara pengawasan dan pelayanan atas pemasukan barang ke Kawasan Berikat, pengeluaran barang dari Kawasan Berikat, musnah tanpa sengaja, dan pemusnahan barang di Kawasan Berikat;
d. tata cara pembekuan dan pencabutan izin Kawasan Berikat;
e. tata cara pemeriksaan sederhana;
f. tata cara perpanjangan izin dan penetapan lokasi untuk Kawasan Berikat; dan
g. tata cara pemberian persetujuan subkontrak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
c. tata cara penerbitan faktur pajak atas pemasukan barang ke Kawasan Berikat dan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat; dan
d. tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Koreksi Anda