Koreksi Pasal 5

(1) Pemerintah memberikan Jaminan penuh atas Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan tol trans Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 117 Tahun 2015. (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.