Koreksi Pasal 23

(1) Pendebetan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dilakukan oleh KPA/pemimpin BLU dengan menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening. (2) Surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening ditandatangani oleh KPA/pemimpin BLU dan Bendahara pada Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja. (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa cek atau bilyet giro.