Koreksi Pasal 17

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap Penggunaan apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut: a. BMN belum diusulkan penetapan status Penggunaannya kepada Pengelola Barang; b. BMN belum ditetapkan status Penggunaannya oleh Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangannya; c. BMN digunakan tidak sesuai dengan penetapan status Penggunaannya; dan/atau d. BMN tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. (2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan melakukan hal berikut: a. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status Penggunaan kepada Pengelola Barang; www.djpp.kemenkumham.go.id b. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengguna Barang MENETAPKAN status Penggunaan sesuai batas kewenangannya; c. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengembalikan Penggunaan BMN sesuai dengan penetapan status Penggunaannya; d. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyerahkan BMN tersebut kepada Pengelola Barang.