Koreksi Pasal 38

(1) Bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berakhir. (3) Dalam hal bendahara umum daerah/bendahara pengeluaran daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periocle berikutnya.