Koreksi Pasal 31

(1) KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. (2) Pemotongan, penundaan dan/ ataupenghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Menteri Keuangan e.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.