Koreksi Pasal 7

Standar umum Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkaitan dengan pemeriksa Bukti Permulaan, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang: a. diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan; b. mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai pemeriksa Bukti Permulaan; c. menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama; d. jujur, bersih dari tindakan-tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan e. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.