Koreksi Pasal 9

PERMEN Nomor 239-pmk-01-2015 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Nomor 239-pmk-01-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 233/PMK.01/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi yang meliputi: a. penyiapan regulasi di bidang Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan dan penyusunan konsep rancang bangun sistem aplikasi serta infrastruktur pendukung layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan; b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan; c. pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (E- Procurement) Kementerian/Lembaga, yang meliputi: 1. pelayanan penayangan dan pemantauan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan laman Kementerian Keuangan dan Portal Pengadaan Nasional; 2. penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan; 3. pemberian fasilitas kepada kelompok kerja ULP dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik; 4. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa secara elektronik; 5. pemberian fasilitas kepada satuan kerja dalam pelaksanaan manajemen kontrak; 6. pemberian fasilitas kepada satuan kerja dalam pelaksanaan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa secara elektronik; 7. pemberian fasilitas kepada Penyedia Barang/Jasa dan pihak yang berkepentingan untuk menjadi pengguna SPSE; 8. pemberian layanan pelatihan aplikasi SPSE; 9. pemberian layanan teknis dan konsultasi kepada pengguna dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan; 10. penayangan sanksi daftar hitam pada laman LPSE Kementerian Keuangan setelah terlebih dahulu diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; 11. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; 12. pelaksanaan pengelolaan sistem layanan Aplikasi SIMPeL; 13. pemberian pelayanan Aplikasi SIMPeL kepada satuan kerja dan Penyedia Barang/Jasa; 14. monitoring pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement). 7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan;
b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan;
c. pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (E- Procurement) Kementerian/Lembaga, yang meliputi:
1. pelayanan penayangan dan pemantauan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan laman Kementerian Keuangan dan Portal Pengadaan Nasional;
2. penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
3. pemberian fasilitas kepada kelompok kerja ULP dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
4. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
5. pemberian fasilitas kepada satuan kerja dalam pelaksanaan manajemen kontrak;
6. pemberian fasilitas kepada satuan kerja dalam pelaksanaan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
7. pemberian fasilitas kepada Penyedia Barang/Jasa dan pihak yang berkepentingan untuk menjadi pengguna SPSE;
8. pemberian layanan pelatihan aplikasi SPSE;
9. pemberian layanan teknis dan konsultasi kepada pengguna dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan;
10. penayangan sanksi daftar hitam pada laman LPSE Kementerian Keuangan setelah terlebih dahulu diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;

11. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
12. pelaksanaan pengelolaan sistem layanan Aplikasi SIMPeL;
13. pemberian pelayanan Aplikasi SIMPeL kepada satuan kerja dan Penyedia Barang/Jasa;
14. monitoring pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement).

7.     Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga  Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)