Peraturan Menteri Nomor 224-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

PERMEN Nomor 224-pmk-05-2016 Tahun 2016

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas: a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi; b. Kebijakan Pelaporan Keuangan; c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; d. Kebijakan Akuntansi Investasi; e. Kebijakan Akuntansi Piutang; f. Kebijakan Akuntansi Persediaan; g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang; j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan; l. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer; m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; n. Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL; dan o. Kebijakan Akuntansi Transitoris. (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.