Peraturan Menteri Nomor 219-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

PERMEN Nomor 219-pmk-05-2016 Tahun 2016

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bukan Satker 5.

Pasal 8

(1) UBL Bukan Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar Akuntansi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan. (2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan dan ILK. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan; b. LO atau laporan keuangan yang dipersamakan; c. LPE atau laporan keuangan yang dipersamakan; dan d. CaLK. (4) UBL Bukan Satker menyajikan realisasi penggunaan dana yang didapatkan dari APBN dan/atau non APBN dalam Laporan Keuangan dan ILK. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL berupa Neraca, LPE, dan CaLK. (2) Berdasarkan ILK yang disampaikan oleh seluruh UBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL. (3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan. (4) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. (5) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LKBUN dan LKPP. (6) ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran LKBUN dan LKPP. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ILK tingkat UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu. (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL dan ILK tingkat UAPBUN PBL kepada UA BUN. (5) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan. 8. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri Keuangan 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.