Koreksi Pasal 14
PERMEN Nomor 215-pmk-07-2015 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU DAN PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL KEPADA DAERAH OTONOM BARU
Teks Saat Ini
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan serta Kepala Daerah Otonom Baru dapat melakukan rekonsiliasi data secara bersama-sama untuk memastikan realisasi penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sampai ke RKU DOB, setelah diterbitkannya SP2D penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
Koreksi Anda