Koreksi Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. berita acara inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang belum ditandatangani, penandatanganannya dapat dilakukan oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari satuan kerja serta disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; b. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang belum diselesaikan, dapat diganti dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN