Koreksi Pasal 16A

PERMEN Nomor 211-pmk-06-2012 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 211-pmk-06-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Tim Kerja Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. usulan permohonan dari Pemerintah Daerah atau lembaga/yayasan, dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan melampirkan bukti identitas diri; b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Operasional yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya; c. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Operasional yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan d. berita acara inventarisasi yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari satuan kerja perangkat daerah serta disetujui oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan. (2) Dalam hal rekomendasi Tim Kerja Tim Likuidasi merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, apabila dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan. 10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

(1) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Tim Kerja Tim Likuidasi harus melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. usulan permohonan dari Pemerintah Daerah atau lembaga/yayasan, dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dengan melampirkan bukti identitas diri;
b. daftar yang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan nilai BMN Operasional yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan persetujuan hibahnya;
c. copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau Dokumen Kepemilikan Sementara terhadap BMN Operasional yang menurut sifatnya dan sesuai peraturan perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan; dan
d. berita acara inventarisasi yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan inventarisasi dari Tim Kerja Tim Likuidasi dan petugas dari satuan kerja perangkat daerah serta disetujui oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, yang dilampiri dengan daftar rincian BMN Eks BRR NAD-Nias yang akan dihibahkan.
(2) Dalam hal rekomendasi Tim Kerja Tim Likuidasi merupakan BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah, apabila dokumen yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum tersedia, dokumen tersebut dapat diganti dengan surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang menyatakan mengenai status dokumen atas tanah bersangkutan.
10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)