Koreksi Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara Semesteran. (2) Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Semester Pertama terdiri dari Laporan Triwulan Pertama dan Laporan Triwulan Kedua Tahun 2011 dan disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2011; b. Laporan Realisasi Semester Kedua terdiri dari Laporan Triwulan Ketiga dan Laporan Triwulan Keempat Tahun 2011 disampaikan paling lambat pada minggu terakhir bulan April 2012; c. Laporan realisasi pembayaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) Jumlah Guru PNSD yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya, disusun sesuai contoh format Realisasi Pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; 2) Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan namun belum menerima Tunjangan Profesi Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya, disusun sesuai contoh format Kekurangan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; 3) Rekapitulasi Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Per Semester baik Laporan Realisasi Semester Pertama maupun Laporan Realisasi Semester Kedua, disusun sesuai contoh format Rekapitulasi Per Semester sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4) dihapus; 5) dihapus; 6) dihapus. 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf d dan huruf e, dan ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: