Koreksi Pasal 2
PERMEN Nomor 201-pmk-07-2012 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor 201-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013
Teks Saat Ini
(1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp31.697.143.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) terdiri atas:
a. DAK sebesar Rp 29.697.143.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
b. DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
(2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk:
a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.090.774.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri atas:
1. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp3.563.929.000.000,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510.325.000.000,00 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.606.608.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam miliar enam ratus delapan juta rupiah); dan
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.409.912.000.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
b. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.101.545.000.000,00 (tiga triliun seratus satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri atas:
1. Pelayanan Dasar sebesar Rp1.251.604.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat juta rupiah);
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Pelayanan Rujukan sebesar Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) terdiri atas:
a) provinsi sebesar Rp117.420.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah); dan b) kabupaten/kota sebesar Rp631.836.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
3. Farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
c. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp Rp4.373.518.000.000,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta rupiah) terdiri atas:
1. provinsi sebesar Rp618.922.000.000,00 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp3.754.596.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
d. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.614.062.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat belas miliar enam puluh dua juta rupiah) terdiri atas:
1. provinsi sebesar Rp432.271.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp1.181.791.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
e. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp609.911.000.000,00 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah);
f. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp569.456.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp481.279.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.812.301.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tiga ratus satu juta rupiah) terdiri atas:
1. provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kabupaten/kota sebesar Rp1.624.801.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus satu juta rupiah).
i. Bidang Pertanian sebesar Rp2.542.312.000.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh dua miliar tiga ratus duabelas juta rupiah) terdiri atas :
1. provinsi sebesar Rp417.143.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp2.125.169.000.000,00 (dua triliun seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp530.548.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);
k. Bidang Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp442.869.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
l. Bidang Kehutanan sebesar Rp539.419.000.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah) terdiri atas:
1. provinsi sebesar Rp26.971.000.000,00 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp512.448.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan sebesar Rp694.700.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
n. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebesar Rp716.995.000.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
o. Bidang Energi Perdesaan sebesar Rp432.491.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
p. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp205.041.000.000,00 (dua ratus lima miliar empat puluh satu juta rupiah);
q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp221.006.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar enam juta rupiah) terdiri atas :
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. provinsi sebesar Rp33.151.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh satu juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar 187.855.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp260.774.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp458.142.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
(3) Alokasi DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk:
a. Bidang Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
b. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
Koreksi Anda