Koreksi Pasal 8
PERMEN Nomor 198-pmk-07-2009 Tahun 2009 | Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009........
MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR
SURAT PERNYATAAN Nomor: .............................................
Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota*) …………………………. menyatakan telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam APBD dan /atau akan mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*) …..
(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)
Nama ........................................
*) Coret yang tidak perlu
MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
(dalam Rupiah) NO.
DAERAH JUMLAH 1 Provinsi Sumatera Utara
38.815.602.000,00 2 Provinsi Sumatera Barat
26.748.014.000,00 3 Provinsi Kepulauan Riau
20.718.151.000,00 4 Provinsi Jawa Barat
21.044.966.000,00 5 Provinsi Jawa Tengah
24.590.163.000,00 6 Provinsi Jawa Timur
26.509.541.000,00 7 Provinsi Kalimantan Tengah
28.137.721.000,00 8 Provinsi Kalimantan Selatan
20.725.047.000,00 9 Provinsi Sulawesi Utara
32.800.533.000,00 10 Kab. Aceh Besar
19.055.433.000,00 11 Kota Banda Aceh
23.616.395.000,00 12 Kab. Labuhan Batu
19.112.781.000,00 13 Kab. Simalungun
18.575.895.000,00 14 Kota Binjai
21.025.497.000,00 15 Kab. Agam
19.719.465.000,00 16 Kota Padang
18.802.358.000,00 17 Kab. Indragiri Hilir
20.297.949.000,00 18 Kota Pekanbaru
22.223.351.000,00 19 Kota Batam
26.859.874.000,00 20 Kab. Bungo
21.106.391.000,00 21 Kota Bandar Lampung
21.074.721.000,00 22 Kab. Bekasi
19.485.287.000,00 23 Kab. Sukabumi
18.710.744.000,00 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Kota Bandung
18.409.382.000,00 25 Kota Bekasi
18.499.475.000,00 26 Kota Depok
23.034.186.000,00 27 Kota Sukabumi
20.832.800.000,00 28 Kota Cilegon
20.071.371.000,00 29 Kota Tangerang
30.937.388.000,00 30 Kab. Karanganyar
19.156.885.000,00
NO.
DAERAH JUMLAH 31 Kota Surakarta
19.285.178.000,00 32 Kota Yogyakarta
18.805.513.000,00 33 Kab. Gresik
24.921.453.000,00 34 Kab. Jombang
19.224.254.000,00 35 Kab. Sidoarjo
22.867.801.000,00 36 Kab. Tuban
19.242.536.000,00 37 Kota Madiun
18.620.378.000,00 38 Kota Surabaya
20.082.152.000,00 39 Kota Batu
19.225.757.000,00 40 Kab. Malinau
19.312.825.000,00 41 Kab. Minahasa
20.200.367.000,00 42 Kab. Sangihe
23.125.759.000,00 43 Kota Bitung
21.170.032.000,00 44 Kota Kotamobagu
19.860.188.000,00 45 Kota Gorontalo
22.933.199.000,00 46 Kota Palu
20.738.295.000,00 47 Kota Makassar
26.010.976.000,00 48 Kota Kendari
24.245.897.000,00 49 Kab. Badung
24.190.475.000,00 50 Kota Denpasar
26.694.597.000,00 51 Kota Kupang
19.552.190.000,00 52 Kota Ternate
19.726.672.000,00 53 Kota Jayapura
25.796.404.000,00 54 Kota Sorong
23.918.425.000,00
Total Provinsi
240.089.738.000,00
Total Kabupaten/ Kota
960.358.951.000,00
Total Nasional
1.200.448.689.000,00
MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI
Koreksi Anda