Koreksi Pasal 42

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR DAFTAR ISI DAFTAR FORM BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Dasar Hukum D. Sistematika BAB II PENGUNGKAPAN, PEMBUKTIAN DAN PELAPORAN A. Pengungkapan Kerugian Negara B. Pembuktian Kerugian Negara C. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) D. Pelaporan Kerugian Negara E. Verifikasi Berkas Laporan Kerugian Negara BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA A. Penyelesaian Melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) B. Tuntutan Perbendaharaan C. Kadaluarsa D. Penuntutan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana BAB IV PENYELESAIAN ADMINISTRASI A. Penyelesaian Administrasi Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara B. Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara BAB V HUBUNGAN ANTARA SANKSI PEMBEBANAN DENGAN SANKSI LAINNYA A. Hubungan Dengan Sanksi Kepegawaian B. Hubungan Dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana BAB VI TATA CARA PENATAUSAHAAN A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara BAB VII PENUTUP