Koreksi Pasal 2
PERMEN Nomor 180-pmk-07-2013 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 180-pmk-07-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014
Teks Saat Ini
(1) Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp33.000.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun rupiah) yang terdiri atas:
a. DAK sebesar Rp30.200.000.000.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus miliar rupiah); dan
b. DAK Tambahan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah).
(2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk:
a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
1. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.016.520.000.000,00 (empat triliun enam belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.510.325.000.000,00 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp1.506.195.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam miliar seratus sembilan puluh juta rupiah); dan
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
b. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.129.900.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
1. pelayanan dasar sebesar Rp1.251.604.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat juta rupiah);
2. pelayanan rujukan sebesar Rp777.611.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta rupiah) untuk:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a) provinsi sebesar Rp121.118.702.000,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah); dan b) kabupaten/kota sebesar Rp656.422.298.000,00 (enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk:
a) provinsi sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);dan b) kabupaten/kota sebesar Rp1.041.685.000.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
c. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp4.414.630.000.000,00 (empat triliun empat ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp662.194.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp3.752.436.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).
d. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp1.654.980.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp496.494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp1.158.486.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).
e. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp640.110.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar seratus sepuluh juta rupiah);
f. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp599.580.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp499.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) untuk:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. provinsi sebesar Rp19.989.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp479.751.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).
h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.851.910.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp1.664.410.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
i. Bidang Pertanian sebesar Rp2.579.560.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp2.329.560.000.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp548.100.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar seratus juta rupiah);
k. Bidang Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp462.910.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
l. Bidang Kehutanan sebesar Rp558.460.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp27.923.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp530.537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan sebesar Rp730.990.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah); dan www.djpp.kemenkumham.go.id
2. kabupaten/kota sebesar Rp730.952.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).
n. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebesar Rp754.740.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
o. Bidang Energi Perdesaan sebesar Rp467.940.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
p. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp234.800.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah);
q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp235.940.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) untuk:
1. provinsi sebesar Rp35.391.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah); dan
2. kabupaten/kota sebesar Rp200.549.000.000,00 (dua ratus miliar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp301.340.000.000,00 (tiga ratus satu miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); dan
s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebesar Rp493.070.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh juta rupiah).
(3) Alokasi DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk:
a. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.691.130.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
b. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp633.980.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
c. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp245.210.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
d. Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp229.680.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Koreksi Anda