Koreksi Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pengembangan industri, Perusahaan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan : a. Akta pendirian Perusahaan; b. Surat Persetujuan Penanaman Modal; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak; d. Daftar mesin yang meliputi jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis secara terinci; e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); f. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P); dan g. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa. (3) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : a. Surat pernyataan dari instansi teknis terkait yang berisi keterangan tentang komposisi mesin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam hal Perusahaan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri; b. Daftar barang dan bahan meliputi jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis secara terinci; dan c. Pemberitahuan pabean impor mesin atau faktur pembelian mesin dalam negeri atas pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).