Koreksi Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN NO. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 1. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar Makassar a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara b. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 2. KPDDP Jambi Jambi a. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau b. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi c. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung d. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 172 /PMK.01/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN