Peraturan Menteri Nomor 171-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

PERMEN Nomor 171-pmk-01-2016 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. 2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima. 3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu. 4. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karateristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi. 5. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko. 6. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko. 7. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. 8. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 9. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan. 10. Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi. 11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan untuk: a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif; c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi; f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

(1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: a. pengembangan budaya sadar Risiko; b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 6

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Manajemen Risiko pada tahun 2016 dilaksanakan dalam periode semesteran dengan ketentuan: a. pelaporan penerapan Manajemen Risiko untuk periode semester I tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan; b. penerapan Manajemen Risiko mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan; c. penerapan Manajemen Risiko, sesuai Peraturan Menteri ini, berlaku mulai 1 Januari 2017 bagi UPR Unit Eselon III dan UPR Unit Eselon II selain yang ditunjuk sebagai pilot project oleh setiap Pimpinan Unit Eselon I.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 146); dan b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/2016 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 11

Koreksi

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari: a. UPR di tingkat Kementerian; b. UPR di tingkat Unit Eselon I; c. UPR di tingkat Unit Eselon II; dan d. UPR di tingkat Unit Eselon III; (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, meliputi Menteri Keuangan untuk tingkat kementerian atau pimpinan unit masing- masing untuk tingkat UPR lainnya, yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat satu level dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; c. pelaksana harian koordinator Risiko, dilaksanakan oleh seorang pejabat dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan; dan d. pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu pelaksana harian koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan. (3) Tugas dan tanggung jawab pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. MENETAPKAN profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Keuangan; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit. (4) Tugas dan tanggung jawab koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganannya Risiko kepada pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya; c. memberikan usulan kepada pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan d. memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif. (5) Tugas dan tanggung jawab pelaksana harian koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko; c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; dan d. menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko. (6) Tugas dan tanggung jawab pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko; c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; d. menyusun konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko; e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; f. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit; dan g. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko. (7) Penyebutan pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada tiap tingkat UPR meliputi: a. Pengelola Risiko Kementerian disebut Manajer Risiko Pusat yang dijalankan oleh pejabat Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi mengenai Manajemen Risiko; b. Pengelola Risiko Unit Eselon I disebut Manajer Risiko Unit yang dijalankan oleh pejabat Eselon III yang memiliki tugas dan fungsi mengenai Manajemen Risiko; c. Pengelola Risiko Unit Eselon II disebut Sub Manajer Risiko yang dijalankan oleh pejabat Eselon III yang memiliki tugas dan fungsi mengenai Manajemen Risiko; dan d. Pengelola Risiko Unit Eselon III disebut Mitra Manajer Risiko yang dijalankan oleh pejabat Eselon IV yang memiliki tugas dan fungsi mengenai Manajemen Risiko. (8) Dalam hal tidak terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi mengenai Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilik Risiko MENETAPKAN pejabat yang ditugaskan sebagai pengelola Risiko.

Peraturan Menteri Nomor 171-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15