Koreksi Pasal 11
PERMEN Nomor 170-pmk-01-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 170-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DAN ARBITER DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONALCENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES YANG DIAJUKAN OLEH NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
Teks Saat Ini
(1) Berdasarkan putusan Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana mengundang konsultan hukum yang ditunjuk dalam rangka Penanganan Arbitrase untuk menegosiasikan nilai/besaran jasa hukum (lawyer fee).
(2) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan konsultan hukum yang ditunjuk.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Koordinator Tim Kuasa Hukum dengan tembusan kepada seluruh
anggota Tim Kuasa Hukum.
(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kuasa Hukum MENETAPKAN hasil negosiasi nilai/besaran jasa hukum (lawyer fee) dalam rapat yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum.
Koreksi Anda