Koreksi Pasal 3
PERMEN Nomor 170-pmk-01-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 170-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DAN ARBITER DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONALCENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES YANG DIAJUKAN OLEH NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
Teks Saat Ini
(1) Pengadaan konsultan hokum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 78 Tahun 2014.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah untuk melakukan penunjukan langsung konsultan hokum dan arbiter dalam rangka Penanganan Arbitrase.
Koreksi Anda